Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran, Mendes: Kalau Enggak Netral Bahaya

#1:Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran, Mendes: Kalau Enggak Netral Bahaya

Jakarta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menanggapi soal perangkat dan kepala desa yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Menurut dia, akan bahaya apabila kepala desa tidak bersikap netral dan mendukung salah satu peserta Pemilu 2024.

Pasalnya, kepala desa dan perangkat desa akan menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024.

"(Perangkat desa dan kepala desa) harus netral, harus netral. Karena kan kemudian dia (jadi) KPPS. Itu kan dari mereka sebagian besar. Kalau enggak, bahaya itu," kata Abdul Halim di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11/2023).

Dia mengatakan, Kemendes PDTT tak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada kepala dan perangkat desa yang mendukung salah satu peserta Pemilu. Abdul Halim menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal sanksi kepada kepala desa yang tak netral.

"Untuk urusan perangkat desa itu ada di Kemendagri. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk melakukan monitoring evaluasi kinerja perangkat desa," jelasnya.

"Karena itu kewenangan ada di mereka (Kemendagri). Kementerian Desa itu tugasnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," sambung kakak dari calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar itu.